tantangan implementatif mewujudkan pendidikan gratis

Putusan Mahkamah Konstitusi adalah angin segar dalam perjalanan panjang mewujudkan cita-cita pendidikan Indonesia yang adil dan manusiawi. Putusan tersebut tidak sekedar kemenangan kelompok tertentu, namun lebih pada kemenangan bersama. Tanpa perlu menyalahkan satu pihak dan membenarkan pihak yang lain, putusan ini harus dilihat sebagai komitmen konstitusional yang menuntut gotong royong. 

Pendidikan adalah hak dasar manusia, bukan hak istimewa kelompok tertentu. Maka langkah yang diambil oleh MK merupakan langkah menuju inklusifitas yang sebenarnya. Meski putusan ini bersifat final dan mengikat, implementasinya mungkin akan menemui berbagai tantangan struktural seperti ketersediaan data terintegrasi, sistem akreditas dan audit dana, serta kesiapan legalitas sekolah swasta. Pada konteks data terintegrasi, pekerjaan rumah yang masih harus dihadapi oleh pemerintah adalah kebutuhan akan adanya sistem yang menyediakan data terpadu sehingga data yang disajikan oleh berbagai instansi pada isu atau bidang yang sama, tidak lagi beragam atau cenderung berbeda sama sekali. 

Integrasi dan validitas data jumlah siswa, kapasitas sekolah terutama sekolah swasta dan kondisi ekonomi keluarga, diperlukan untuk menentukan skema subsidi paling adil yang akan ditempuh oleh pemerintah. Di sisi lain, sistem akreditas untuk menentukan besaran dan sekolah sasaran serta bagaimana melaksanakan audit dana, diperlukan untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas pengunaan dana publik yang digelontorkan oleh pemerintah kepada sekolah swasta. Tidak semua sekolah swasta berbadan hukum atau memiliki struktur pengelolaan berkualitas yang  memungkinkan kolaborasi langsung dengan pemerintah. Untuk melaksanakan putusan MK tersebut, diperlukan regulasi dari pemerintah serta aksi dari sekolah swasta itu sendiri, untuk membenahi dan menyempurnakan legalitas sekolah sehingga dapat siap berkolaborasi dengan pemerintah. 

Pendidikan adalah sebuah perjuangan kolektif. Keberhasilan implementasi putusan MK bukan hanya tanggungjawab pemerintah, melainkan juga masyarakat sipil, media, guru, orang tua, bahkan siswa itu sendiri. Bila semua elemen bangsa bersepakat bahwa pendidikan adalah warisan paling luhur untuk generasi mendatang, maka seharusnya tidak ada ruang untuk manipulasi penyimpangan atau politisasi dalam implementasinya. Pemerintah pusat dan daerah seyogyanya mulai segera merumuskan regulasi yang diperlukan untuk mengatur pelaksanaan teknis dan anggaran. Jika putusan ini berhasil diimplementasikan secara komprehensif dan berkelanjutan, maka logika wajib belajar dari sembilan tahun menuju dua belas tahun akan menjadi tuntutan logis dan moral. Negara-negara dengan indeks pembangunan manusia tinggi, rata-rata telah menetapkan wajib belajar hingga SMA, bahkan mulai mengintegrasikan pendidikan vokasi sebagai jembatan menuju dunia kerja. Harapannya, dalam waktu mendatang, wajib belajar dapat diperluas menjadi dua belas tahun bahkan hingga pendidikan tinggi sebagaimana diimplementasikan oleh negara-negara maju. Hal ini dilaksanakan atas kesadaran bahwa pendidikan merupakan investasi paling berharga untuk mencapai cita-cita mulia sebuah bangsa dan negara. 

Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Negara-negara maju seperti Finlandia, Jerman dan Korea Selatan, telah lama mengadopsi kebijakan pendidikan yang sangat mendukung akses dan kualitas pendidikan, termasuk menyediakan pendidikan gratis untuk warganya. Kebijakan ini bukan hanya bertujuan untuk menciptakan individu yang berpengetahuan, tetapi juga untuk memperkuat daya saing negara di pasar global. Negara-negara tersebut memberikan contoh bagaimana pendidikan gratis dapat berkontribusi besar terhadap pembangunan ekonomi dan sosial serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia mereka. 

Finlandia dikenal dengan sistem pendidikan yang inovatif dan unggul. Pemerintah Finlandia mengimplementasikan pendidikan gratis, dimulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Pendidikan di Finlandia menekankan pada kualitas pengajaran, pendekatan personal terhadap siswa dan pengembangan keterampilan berpikir kritis. Salah satu kebijakan utama Finlandia adalah memastikan setiap anak, tanpa memandang latar belakang sosial dan ekonomi mendapatkan akses yang setara ke pendidikan berkualitas. Keberhasilan atas kebijakan ini tercermin dari hasil tes Program for International Student Assessment (PISA) yang konsisten menempatkan Finlandia di peringkat teratas dalam kemampuan membaca, matematika dan sains.7 Selain itu, negara ini juga menunjukkan tingkat kesetaraan sosial yang tinggi dimana pendidikan dianggap sebagai kendaraan utama untuk mobilitas sosial. 

Jerman juga menerapkan kebijakan pendidikan gratis di semua tingkatan, termasuk pendidikan tinggi. Bahkan, negara yang terletak di jantung Eropa ini disebut sebagai standar emas pendidikan gratis, karena semua universitas negeri di Jerman tidak memungut biaya kulliah, baik untuk mahasiswa domestik maupun mahasiswa internasional.8 Kebijakan ini didorong oleh pemahaman bahwa pendidikan yang berkualitas dapat menciptakan tenaga kerja yang terampil dan inovatif yang sangat dibutuhkan untuk mendukung industri dan teknologi tinggi di negara tersebut. Di Jerman, pendidikan tinggi di universitas dan politeknik disubsidi oleh negara, memungkinkan setiap idividu baik dari latar belakang kaya maupun miskin mengakses pendidikan berkualitas. Hasil dari implementasi kebijakan tersebut dapat dilihat dari kontribusinya terhadap sistem ekonomi yang sangat terorganisir dan kuat. Jerman memiliki tingkat pengangguran yang rendah dan sistem pendidikan yang terhubung erat dengan sektor industri, sehingga menghasilkan tenaga kerja yang sangat terampil dan siap kerja.  

Pada belahan dunia bagian Asia, Korea Selatan adalah contoh negara yang telah menggunakan pendidikan sebagai alat untuk meraih kemajuan ekonomi yang pesat. Di Korea Selatan, pendidikan dianggap sebagai pondasi utama untuk meraih kesuksesan dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Pendidikan gratis diberikan dari tingkat dasar hingga sekolah menengah pertama di Korea Selatan, namun tetap berbayar untuk sekolah menengah atas dan perguruan tinggi.9 Pemerintah Korea Selatan juga tetap memberikan subsidi kepada universitas untuk menjaga kualitas pendidikan yang dapat diakses semua kalangan bahkan mahasiswa internasional melalui program Global Korea Scholarship (GKS).10 Investasi pada pendidikan ini berhasil dalam pesatnya pertumbuhan ekonomi Korea Selatan, yang kini menjadi salah satu ekonomi besar di dunia. Negara ini berhasil mengembangkan sektor teknologi dan inovasi dengan banyak perusahaan global terkemuka yang berbasis di Korea Selatan seperti Samsung, Hyundai dan LG. Hal ini tidak terlepas dari kebijakan pendidikan yang berfokus pada pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas dan terampil di bidang teknologi. 

Penerapan kebijakan pendidikan gratis di negara maju tersebut memberikan dampak yang signifikan terhadap kualitas sumber daya manusia. Akses pendidikan yang merata dan berkualitas menghasilkan individu-individu yang terampil, inovatif dan produktif. Selain itu, kebijakan ini juga membantu mengurangi kesenjangan sosial dan memperkuat mobilitas sosial dimana setiap individu, tanpa memandang status ekonomi, memiliki kesempatan yang sama meraih kesuksesan. Kebijakan subsidi pendidikan pada negara-negara maju tersebut menunjukkan bahwa pendidikan tidak hanya berfokus pada pencapaian akademik tetapi juga pada pengembangan karakter, keterampilan sosial dan kemampuan berpikir kritis. Hal ini memungkinkan mereka untuk menciptakan sumber daya manusia yang tidak hanya siap menghadapi tantangan global, tetapi juga mampu menciptakan solusi atas masalah-masalah yang dihadapi masyarakat.