benturan utopia etis dan realitas kuasa

Sekali lagi saya tersihir. Baru-baru ini saya menonton sebuah podcast dari PututEA pada chanel Mojok.co bersama Zen RS, seorang penulis sekaligus intelektual dan terkenal sebagai pendiri PanditFootball. Judulnya sangat menggugah rasa penasaran, ”Mitos Tan Malaka! Kenapa dia jadi ”agama baru” bagi generasi muda. Video ini membahas genealogi pemikiran Tan Malaka serta alasan sosiologis mengapa sosoknya menjelma menjadi simbol utopia moral bagi generasi muda hari ini.

Hal ini diawali dengan satu tesis mendasar: Tan Malaka bertahan sebagai "pahlawan ideologis yang murni" justru karena ia tidak pernah berada di dalam pemerintahan, tidak pernah memegang kekuasaan praktis, dan tidak pernah memimpin jalannya roda negara. Mungkin penafsiran saya salah, namun resume itu begitu kuat memenuhi ruang penasaran saya.

Fenomena pengagungan figur sejarah di kalangan pemuda ini menarik untuk dibedah melalui kacamata sosiologi dan filsafat politik. Pertanyaan utamanya: Mengapa absennya pengalaman memerintah justru mengubah seorang tokoh sejarah menjadi ikon utopia yang abadi? Tulisan ini tidak bermaksud melakukan agitasional politik, melainkan sebuah analisis sosiokultural terhadap fenomena hero-making sebagaimana masyarakat global memandang figur seperti Che Guevara, Bob Marley, hingga Kurt Cobain dalam memori kolektif mereka. Sekali lagi, pahami atas konsep tokoh dan perjuangan pergerakannya, bukan sisi negatif atau yang dinarasikan negatif kepadanya.

Menarik apabila kita membahasnya pada kacamata analisa romantisisme rovolusioner. Henri Lefebvre merumuskan konsep ini pada abad ke-20 dalam manifestonya ”Le Romantisme Revolutionnaire” (1970) untuk mengkritik kejenuhan masyarakat modern kapitalis. Baginya, romantisasi revolusioner bukanlah pelarian dari realitas, melainkan kesadaran radikal yang menolak realitas saat ini demi mengejar kemungkinan masa depan yang jauh lebih baik (the possible vs the real). Dalam kajian sosiologinya bersama Robert Sayre pada bukunya Romaticism Against the Tide of Modernity (2001), Michael Löwy menjelaskan bahwa romantisisme revolusioner adalah sebuah bentuk protes terhadap modernitas kapitalis yang berorientasi pada pasar dan merusak kemanusiaan. Gerakan ini memadukan nostalgia masa lalu yang komunal dengan visi revolusioner masa depan demi menciptakan masyarakat yang bebas dari alienasi.

Dalam teori politik kritis seperti Slavoj Žižek dan Hannah Arendt (On Revolution: 1963) mengenai romantisasi gerakan revolusioner, seorang pejuang politik yang berhasil merebut dan mengelola kekuasaan akan selalu terbentur pada kompromi realpolitik. Ketika seorang tokoh masuk ke dalam struktur negara, ia harus berhadapan dengan Bureaucratic inertia, Kompromi geopolitik dan ekonomi, serta realitas monopolistik. Tan Malaka tidak pernah sampai pada tahap kompromi teknokratis tersebut. Naskah pemikirannya, seperti Naar de Republiek Indonesia (1925) dan Madilog (1943), dibaca sebagai konsep murni yang belum pernah mengalami realitas birokrasi. Akibatnya, pemikirannya tetap utuh sebagai ideologi ideal. 

Sosiologi kepemudaan mencatat bahwa popularitas Tan Malaka berkolerasi erat dengan kekecewaan (disillusionment) generasi muda terhadap institusi politik formal saat ini. Etika elite dan partai politik dipersepsikan terjebak dalam transaksi pragmatis, generasi muda cenderung mencari kompas moral pada figur masa lalu. Secara psikologis-sosial, sosok yang diasingkan, diburu, dan gugur sebelum mencicipi kursi kekuasaan melambangkan etika kemandirian (epistemic unbinding). Kemandirian Tan Malaka terlihat dari keberaniannya mengambil jarak kritis: ia berani menentang garis kebijakan Komunisme Internasional (Komintern) di Moskow terkait pemberontakan 1926 yang dinilainya prematur, sembari menawarkan sintesis unik pemikiran progresif dalam konteks negara. Melalui Madilog, ia bermaksud membebaskan logika berpikir masyarakat dari mistisisme menuju rasionalitas mandiri.

Dalam terminologi Antonio Gramsci, Tan Malaka memenuhi kriteria "Intelektual Organik", seorang pemikir yang lahir dan berjuang di luar struktur kelas penguasa, mengajar anak-anak buruh di Semarang, dan terus merumuskan gagasan strategis tanpa pernah tergantung pada fasilitas institusi negara. Kematian tragisnya di tangan tentara republik yang ia bidani sendiri semakin mengukuhkan posisinya dalam memori kolektif sebagai "hati nurani zaman" yang berdiri di luar lingkaran kekuasaan.

Fenomena ini bukan hal unik di Indonesia semata. Di berbagai belahan dunia, generasi muda kerap menjadikan figur revolusioner yang gugur sebelum atau di luar lingkaran kekuasaan sebagai role model ideologis. Rosa Luxemburg di Jerman misalnya. Pemikir Marxis kritis yang menolak baik kapitalisme Barat maupun kediktatoran birokratis ala Bolshevik. Karena terbunuh pada tahun 1919 sebelum sempat memegang kekuasaan negara, pemikirannya dianggap sebagai alternatif kekirian yang bersih dan humanis. Antonio Gramsci selaku pendiri Partai Komunis Italia menghabiskan sisa hidupnya di penjara rezim Fasis Mussolini. Prison Notebooks-nya menjadi rujukan intelektual global justru karena pemikirannya berfokus pada kebudayaan dan hegemoni, bukan pada teknokrasi kekuasaan. Meski sempat memimpin Burkina Faso selama 4 tahun pada 1983–1987, Thomas Sankara mempertahankan gaya hidup yang sangat bersahaja dan menolak fasilitas kemewahan negara sebelum akhirnya dikudeta. Ia menjadi ikon pemuda Afrika karena citra integritas pribadi dan penolakannya terhadap utang luar negeri.

Menjadikan Tan Malaka sebagai "pahlawan ideologis" adalah cermin dari kerinduan generasi muda akan kompas etis di tengah krisis keteladanan politik praktis. Absennya rekam jejak Tan Malaka dalam birokrasi pemerintahan menjaga gagasan-gagasannya tetap murni dan bebas dari cacat kekuasaan. Mengagumi ketajaman pemikiran Tan Malaka adalah hal yang sah secara intelektual, namun menjadikannya tolok ukur tunggal tanpa memperhitungkan kompleksitas tata kelola negara (statecraft) berisiko terjebak dalam ekspektasi utopis yang mungkin jauh dari realitas pemerintahan. Analisis sosiologi-politik yang dewasa menuntut penyeimbangan sudut pandang. Membandingkan tokoh yang tidak pernah memerintah dengan tokoh yang pernah memerintah memerlukan kebijaksanaan dan penelaahan lebih mendalam secara historis. Sukarno dan Hatta diuji oleh kenyataan rumit dalam mengelola perang diplomasi, konflik internal, dan krisis ekonomi pasca-kemerdekaan, sesuatu yang tidak sempat dijalani oleh Tan Malaka secara praktis di panggung pemerintahan. Oleh karenanya, mari mempertajam analisa, memperdalam hipotesa, dan melengkapkan pengetahuan kita dengan menyelami keseluruhan literatur para perumus bangsa sehingga menghasilkan kesimpulan yang utuh, yang dapat menyarikan keunggulan dan peluang untuk setidaknya memperbaiki diri sebelum menagih bangsa ini. Sebuah panggilan belajar setidaknya untuk saya sendiri.